Pertanyaan:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan sebelumnya, saya ingin bertanya dan mohon penjelasan yang lebih jelas mengenai hadis hukum jual beli kredit.
Dari sahabat Jabir radhiallahu‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan atau membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, “Mereka itu sama dalam hal dosanya.” (HR. Muslim).
Abang saya membeli motor kredit, karena abang saya di luar kota, jadi setiap bulan uang kreditnya ditransfer dan minta tolong saya untuk membayarkannya ke pihak leasing.
Apakah saya termasuk salah satu di antara yang disebutkan seperti hadis di atas?
Terimakasih sebelumnya

Dari: Muhammad Fatwa (uwXXXXXXXXX@yahoo.com)

Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Riba dalam jual beli kredit adalah pada denda jika telat mencicilnya, sedangkan transaksi jual belinya adalah jual beli yang haram karena menjual barang yang belum dimiliki. Ringkasnya, pada dasarnya Anda tidak boleh membantu kakak Anda dalam masalah ini namun insya Allah, pada dasarnya perbuatan Anda tidak masuk dalam hadis yang Anda kutip.

Dijawab oleh Ustadz Aris Munandar M.A. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Materi terkait kredit:

1. Hukum Kredit Sebuah Negara.

2. Utang Emas.

3. Hukum Koperasi Simpan-Pinjam.

4. Penjualan Saham dan Modal Usaha.

5. Jual Beli Saham.

6. Kartu Kredit Mempermudah Transaksi.

7. Membeli Perumahan Dengan Kredit.

8. Hukum Jual Beli Kredit.

9. Kredit Mobil Dengan Asuransi.

10. Hukum Rekasa Kredit.

Saya ada permasalahan yang ingin saya tanyakan. Teman saya mempunyai utang kepada saya. Setelah beberapa bulan berlalu, dia tak kunjung mengembalikan uang pinjaman tersebut. Saya pun malas menagih utang tersebut. Di sisi lain, uang dagangan miliknya ada di tangan saya.
Apakah boleh saya ambil sebagian uang tersebut senilai utang dia kepada saya tanpa sepengetahuannya?

Jawaban:

Bisnis dan Utang

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan sahabatnya.

Berutang adalah suatu akad yang dibolehkan dalam Islam, bahkan terkadang menjadi solusi jitu jalan keluar dari suatu masalah. Dengan alasan inilah para ulama mengkategorikannya sebagai bentuk tolong-menolong.

Namun ironis, terkadang kebaikan ini dibalas dengan sikap yang mengecewakan dari pihak pengutang. Pembayaran utang dianggap permasalahan ringan di masyarakat kita. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zalim.” (HR. Al-Bukhari, no. 2287 dan Muslim, no. 4085).
Mereka memandang sebelah mata urusan utang piutang, padahal utang di dunia dapat berbuntut panjang hingga di akhirat.
“Orang yang terbunuh syahid di jalan Allah diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali utang.” (HR. Muslim, no. 4991).

Karena itu, waspada dan berhati-hatilah dalam urusan utang piutang.

Kami menasihatkan, langkah awal yang Anda tempuh adalah mengingatkan saudara Anda mengenai waktu jatuh tempo utang tersebut. Bisa jadi saudara Anda lupa atau ada alasan tertentu yang bisa dimaklumi. Dengan adanya saling keterbukaan dan berbaik sangka hubungan pertemanan Anda dengannya pun senantiasa terjaga harmonis.

Tidak perlu ada kata sungkan atau tidak enak di hati bila Anda meminta hak Anda yang terutang di saudara Anda. Sebab, sikap sungkan hanya akan mencelakakan saudara Anda dan mengakibatkan hak Anda hilang.

“Barang siapa yang menagih haknya, hendaknya ia menagihnya dengna cara yang terhormat, baik ia berhasil mendapatkannya atau tidak.” (HR. Ibnu Majah, no. 2421).

Dengan demikian, bukanlah suatu tindakan yang bijak apabila penanya tidak tinggal diam saja dan memvonis pengutang sebagai orang yang tidak tepat janji tanpa alasana yang dibenarkan.

Namun, bila telah terbukti dengan indikasi-indikasi yang kuat, ia sengaja menunda-nunda, maka hendaknya Anda menempuh beberapa tahapan berikut:

1. Menemuinya guna menagih piutang Anda dengan baik-baik, sebagaimana tuntunan hadis di atas.
2. Bila terbukti saudara Anda belum mampu, atau dalam kondisi kesulitan maka tiada pilihan bagi Anda kecuali menundanya. Sebab, walaupun ia memiiki sebagian uang dagangan yang dititipkan kepada Anda, bisa jadi uang itu juga hasil utang dari orang lain, atau bisa jadi uang itu bukan miliknya, dan titipan orang lain yang memintanya agar dibelanjakan dari toko Anda.
3. Bila ia sudah mampu namun ia tidak juga segera melunasi, maka hendaknya Anda mengingatkan saudara Anda agar tidak menunda-nunda pembayaran utang.
4. Namun, bila setelah diingatkan ia tetap tidak melunasi utangnya, Anda dibenarkan untuk memungut sebagian uang dagangannya yang dititipkan kepada Anda. Pada tahapan ini, saya anjurkan agar Anda memberitahukan tindakan Anda kepadanya, agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Wallahu Ta’ala A’lam bishshowab.

Sumber: Majalah Al-Furqon, Edisi 08 Tahun ke-10 Muharram 1431 H/2010

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Materi terkait:

1. Beramal Supaya Banyak Rezeki.

2. Utang Emas.

3. Utang Selain Bank.

Assalamu’alaikum. Apakah dengan kita menggaji pembantu setiap bulannya selain kewajiaban kita memberi upah apakah termasuk sedekah juga? Mohon penjelasannya.

Dari Siti khodijah (Anggota milis fatwa kpmi)

Jawaban perihal gaji pembantu:

Wa’alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakuh.

Iya, gaji pembantu termasuk sedekah, bahkan hal itu jg mendatangkan pahala sebagaimana hadis Abu Mas’ud Al-Badri radhiyallahu ‘anhu, Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

“Sesungguhnya seorang muslim apabila ia menafkahi keluarganya dengan suatu nafkah, sedangkan ia berharap pahala darinya, maka nafkahnya itu mnjadi suatu sedekah baginya.” (H.r. Bukhari dan Muslim)

Dan di dalam riwayat Sa’ad bin Abi Waqqash, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك

“Tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang mana engkau mengharapkan wajah Allah dengannya, melainkan engkau diberi pahala karenanya, sampaipun (makanan) apa yang engkau berikan ke dalam mulut istrimu.” (H.r. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dua hadits di atas, seorang muslim ketika melakukan kewajiban2 atau hal2 yg dianjurkan yg pada asalnya bukan termasuk ibadah, jika ia menyertainya dengan niat yang baik (ikhlas karena Allah) dan mengharapkan pahala dari-Nya, maka ia akan diberi pahala oleh Allah. Wallahu a’lam bish-shawab.

Dari tanya jawab milis pm-fatwa@yahoogroups.com

Dijawab oleh ustadz Muhamad Wasitho, L.c.

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamualaikum, ustad bagaimana hukumannya apabila melanggar sumpah atas nama allah dan bagaimanakah cara bertobat, syukron

Fatchiyah (fatchiyaXXXXXX@yahoo.com)

Cara Taubat Melanggar Sumpah

Wa alaikumus salam

Allah berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (Q.s. Al-Maidah: 89)

Makna: “…sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)…” sebagaimana penjelasan A’isyah adalah kebiasaan orang arab yang mengucapkan “wallaahi…” (demi Allah), namun maksud mereka bukan untuk bersumpah.

Berdasarkan ayat di atas, orang yang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dan dia serius dalam sumpahnya, kemudian dia melanggar sumpahnya maka dia berdosa. Untuk menebus dosanya, dia harus membayar kaffarah.
Bentuk kaffarah sumpah telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“Kaffarahnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu langgar. ” (Q.s. Al-Maidah: 89)

Berdasarkan ayat di atas, kaffarah sumpah ada 4:

1. Memberi makan 10 orang miskin
Memberi makan di sini adalah makanan siap saji, lengkap dengan lauk-pauknya. Hanya saja, tidak diketahui adanya dalil yang menjelaskan batasan makanan yang dimaksudkan selain pernyataan di ayat tersebut: “makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu”.

2. Memberi pakaian 10 orang miskin
Ulama berselisih pendapat tentang batasan pakaian yang dimaksud. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa batas pakaian yang dimaksudkan adalah yang bisa digunakan untuk shalat. Karena itu, harus terdiri dari atasan dan bawahan. Dan tidak boleh hanya peci saja atau jilbab saja. Karena ini belum bisa disebut pakaian.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang miskin yang berhak menerima dua bentuk kafarah di atas hanya orang miskin yang muslim.

3. Membebaskan budak
Keterangan: Tiga jenis kaffarah di atas, boleh memilih salah satu. Jika tidak mampu untuk melakukan salah satu di antara tiga di atas maka beralih pada kaffarah keempat,

4. Berpuasa selama tiga hari.
Pilihan yang keempat ini hanya dibolehkan jika tidak sanggup melakukan salah satu diantara tiga pilihan sebelumnya. Apakah puasanya harus berturut-turut? Ayat di atas tidak memberikan batasan. Hanya saja, madzhab hanafiyah dan hambali mempersyaratkan harus berturut-turut. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, boleh tidak berturut-turut, dan dikerjakan semampunya.

Demikian keterangan yang disadur dari Fiqh Sunah Sayid Sabiq, (3/25 – 28).

****

Catatan jika melakukan sumpah atas nama allah:

Ada dua keadaan, dimana ketika orang melanggar sumpah tidak wajib membayar kaffarah:

Pertama, Dia melanggar karena lupa, tidak sengaja, atau terpaksa dan tidak mampu lagi untuk menolaknya. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

“Sesungguhnya Allah menghapuskan (kesalahan) dari umatku, (yang dilakukan) karena tidak sengaja, lupa, atau terpaksa.” (HR. Ibn Majah dan dishahihkanal-Albani)

Kedua, Ketika bersumpah dia mengucapkan, “insyaaAllah” sebagaimana dinyatakan dalam hadis,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ

“Siapa yang bersumpah dan dia mengucapkan: InsyaaAllah, maka dia tidak dianggap melanggar.” (H.r. Ahmad, Turmudzi, Ibn Hibban dan disahihkan Syu’aib al-Arnauth)

Jika tidak dinilai melanggar, berarti tidak ada dosa dan tidak wajib membayar kaffarah. Sebagaiman keterangan dalam Tuhfatul Ahwadzi, Syarh Jami Turmudzi (5: 109)

Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

===

Artikel yang patut Anda baca berkenaan dengan sumpah:

1. Cara kembali menarik sumpah.

2. “Demi bapak dan ibuku” Apakah termasuk sumpah?

Ustadz, saya mau tanya. Dulu, waktu istri saya masih kecil, ibunya meminjam kalung emas dari temannya untuk dijual, dalam rangka membiayai kuliah kakak-istri saya. Setelah berlalu beberapa belas tahun, ibu mertua saya baru bisa melunasi utangnya dengan kredit, seharga total 4 jutaan (seharga emas dulu ketika meminjam). Tapi beberapa hari kemarin, teman ibu mertua datang lagi ke rumah dan mengatakan secara kekeluargaan langsung kepada anak-anaknya (termasuk istri saya) bahwa dulu ‘kan bukan uang yang dipinjam tapi emas, dia pengennya kembali juga sebagai kalung yang serupa (gram ataupun mata)-nya, sedangkan dengan uang harga tadi (4 jutaan) di hari ini kalau dibelikan kalung yang serupa tidaklah cukup. Bagaimana solusinya, Ustadz? Apakah kalung diganti dengan kalung yang serupa ataukah cukup uang 4 juta yang dibayarkan ibu mertua saya? Jazakallahu khairan, Ustadz.

Abu Muhammad (abi**@***.com)

Jawaban:

Kaidah dalam masalah ini:

Utang emas wajib dibayar dengan emas.
Utang uang wajib dibayar dengan uang.

***

Catatan redaksi perihal utang

Menghutangi orang lain adalah murni transaksi sosial. Karena itu, orang yang menghutangi orang lain tidak diperkenankan mengambil tambahan sedikitpun. Bahkan dia harus rela dan siap dengan konsekwensi terjadinya penurunan mata uang.. Karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan banyak janji pahala kepada orang yang sanggup menghutangi orang lain dan bersedia untuk tidak mengejar-ngejar orang yang berhutang.

Diantara dalil yang menunjukkan keutamaan bersikap mudah dalam menghutangi orang lain adalah:

Pertama, Hadis dari Ibn Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كل قرض صدقة

“Setiap menghutangi orang lain adalah sedekah.” (HR. Thabrani dengan sanad hasan, al-Baihaqi, dan dishahihkan al-Albani)

Kedua, Dari Abu Umamah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada seseorang yang masuk surga, kemudian dia melihat ada tulisan di pintunya,

الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر

“Sedekah itu nilainya sepuluh kalinya dan hutang nilainya 18 kali.” (HR. Thabrani, al-Baiihaqi dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Targhib)

Ketiga, Dari Ibn Mas’ud, bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

“Tidaklah seorang muslim memberi utangan kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, kecuali nilainya seperti bersedekah sekali.” (Hr. Ibn Majah, Ibn Hiban dalam shahihnya dan al-Baihaqi.)
Allahu a’lam

Dijawab oleh Ustadz Aris Munandar, M.A.
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ‘alaikum, Pak Ustadz. Apakah asuransi pendidikan syariah itu sesuai dengan tuntunan Islam, Pak Ustadz? Aku tanya sama kawan, katanya, uang asuransi itu (uang kita) dipakai buat usaha, lalu nanti kalau untung, dikasih ke kita sekian persen. Tapi kalau rugi, uang kita tetap sebanyak itu juga, tapi tidak dikasih persennya. Juga, bank syariah, apakah itu sudah sesuai dengan hukum Islam? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamu ‘alaikum.

Rafdinal (inal**@***.com)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah.

Transaksi asuransi antara kita dengan bank syariah adalah “titip uang“. Jika nantinya kita butuh, kita akan mengambil uang tersebut. Dari mana kita bisa mendapatkan “bagi-keuntungan”, sementara kita sama sekali tidak menanggung kerugian jika ternyata usaha yang menggunakan modal uang kita itu gagal? Bukankah ini sama dengan riba?

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Bagaimana hukum pensiun bagi pegawai negeri yang sudah tidak kerja lagi?

Jawaban:

Hukum pensiun pegawai negeri tergantung kepada hukum pekerjaan yang dahulu dia kerjakan, kalau pekerjaan itu halal semacam guru atau lainnya, maka pensiunannya pun halal. Adapun kalau pekerjaan yang dahulu dikerjakannya itu haram, maka pensiunnya pun haram.

Halalnya gaji pensiun dilihat dari beberapa sisi:

1. Pada dasarnya muamalah adalah halal kecuali kalau ada cara atau sistem yang membuatnya menjadi haram. Dan setahu kami tidak ada yang membuat gaji pensiun menjadi haram.

2. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka.” (HR. Bukhari 2273, Abu Dawud 3594).

Hadits ini menunjukkan bahwa jika terjadi kesepakatan antara dua orang dan keduanya saling menyetujui syarat yang diajukan pihak lainnya sedangkan syarat itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, maka berarti kesepakatan keduanya boleh dijalankan.

Untuk masalah ini, seorang pegawai negeri saat diangkat menjadi pegawai telah terjadi kesepakatan antara pegawai tersebut dengan pihak instansi pemerintah bahwa pekerjaannya demikian dengan gaji demikian dan nantinya kalau sudah sampai pada umur demikian maka akan tidak kerja lagi namun tetap menerima uang pensiun dengan jumlah sekian persen dari gaji sampai waktu sekian.

Maka kalau kedua telah sepakat akan hal tersebut, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya tidak boleh dilaksakan.

3. Sistem pensiun ini telah beredar di seluruh negeri kaum muslimin, dan para ulama telah mengetahuinya, dan tidak kami temukan ada satu pun ulama yang melarangnya. Bahkan yang ada adalah mereka memperbolehkannya. Di antaranya adalah saat Lajnah Da’imah ditanya,

‘Saya adalah seorang pegawai instansi amar ma’ruf nahi munkar di kota Hanakiyah Saudi (semacam Kepolisian, red.) lalu sampai pada masa pensiun, maka saya pun diberi uang pensiun dari badan keuangan kota tersebut. Lalu para pegawai memindahkan pengambilan uang pensiunku lewat sebuah bank swasta di kota itu, lalu saya pun mengambilnya lewat bank tersebut. Namun saya mendengar bahwa bank itu tidak selamat dari irba, dan hal itu baru saya pastikan setelah saya mengambil sebagian uang pensiun dari bank tersebut, lalu setelah itu saya pun tidak lagi mengambil dari bank tersebut. Maka apakah hukum uang pensiun yang telah saya ambil dan apa yang harus saya lakukan?’

Jawaban Lajnah Da’imah tentang gaji pensiunan,

‘Jika kenyataannya seperti yang disebutkan di atas, maka tidak ada masalah dengan uang yang telah engkau ambil, dan untuk selanjutnya boleh bagimu untuk menerima uang pensiun yang dialihkan penerimaannya lewat bank, dan insya Allah tidak tidak membahayakan bagimu meskipun bank itu bermuamalah dengan riba karena engkau dalam keadaan seperti itu tidak ikut dalam proses riba tersebut, adapun dosanya hanya ditanggung oleh yang bermuamalah dengan riba itu sendiri.’ (Fatwa Lajnah Da’imah 15/407, diambil dari CD Al-Maktabah Asy-Syamilah Vol. 2)

Sumber: Majalah Al-Furqon, Edisi 8 Tahun 6, Robi’ul Awwal 1428 H. (Dipublikasikan ulang oleh www.KonsultasiSyariah.com)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ’alaikum warahmatullah, Ustadz ….

Saya ingin tanya. Ketika masih bersekolah dulu, saya pernah mencuri barang di swalayan/minimarket dan mencuri buku di perpustakaan, nah sekarang saya menyesali perbuatan zalim saya tersebut. Apa yang seharusnya saya lakukan? Jikalau harus mengembalikan barang tersebut, ada beberapa kendala bagi saya,
1. Kondisi barang tersebut sudah buruk.
2. Rasa sungkan saya untuk menghadap ke swalayan dan perpustakaan tersebut, dan takut tuntutan dan akibat-akibat lainnya.

Jika saya menginfakkan senilai barang yang saya ambil tersebut atas nama swalayan dan perpustakaan tersebut, boleh atau tidak, Ustadz? Ataukah ada cara lain???

Besar harapan saya atas jawaban Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullah.

NN (**@gmail.com)

Jawaban:

1. Anda wajib memberikan buku yang semisal atau sejenis kepada perpustakaan, apa pun caranya.
2. Carilah siapa pemilik swalayan tersebut dan berikan kepada orang tersebut uang senilai harga barang yang Anda ambil. Bagaimana pun caranya, bisa dengan pos atau lainnya.

Alhamdulillah kami telah membahasnya tempo hari terkait pertanyaan saudara. Berikut link-nya:

http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/1158/mencuri-mangga-tetangga-ketika-kecil

http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/1112/cara-mengembalikan-harta-curian

Dijawab oleh Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah ta’ala menjaga Anda. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan.

1. Saya berprofesi sebagai seorang konsultan industri kecil-menengah, di bawah naungan salah satu instansi pemerintahan. Saya mendapatkan gaji per bulan yang terdiri dari honor dan biaya operasional (terdiri dari biaya transportasi, ATK, dan penyusunan laporan) dengan sistem “kerja dulu baru dibayar”. Dan pada saat saya menerima gaji, khusus untuk biaya operasional, pengambilannya harus dibuktikan dengan kuitansi dan faktur yang diminta dari toko (rincian pengeluaran). Pada faktur tersebut, saya diharuskan menulis sejumlah jatah atau yang sudah menjadi hak saya.

Yang menjadi permasalahannya adalah biaya pengeluaran saya setiap bulannya untuk operasional, seperti: untuk ATK, tidaklah sebesar biaya operasional yang sudah dijatahkan untuk saya atau yang menjadi hak saya, tetapi di faktur tersebut saya tetap disuruh oleh bendahara untuk menulis sejumlah uang yang sudah menjadi jatah/hak saya; tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya telah melakukan suatu kebohongan, karena saya menulis di faktur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan saya pada bulan tersebut, tapi dari bendahara memang menyuruh saya untuk menulis sejumlah yang sudah memang menjadi hak saya?

2. Terkait dengan pertanyaan yang nomor satu, biaya operasional yang saya dapatkan/terima itu lebih besar dari kebutuhan operasional saya. Pertanyaan saya, bolehkah saya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan yang lainnya (yang di luar operasional) karena mengingat uang itu sudah menjadi hak saya sepenuhnya?

Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Romas (sedangmenata**@yahoo.***)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah.

1. Tidak dibenarkan bagi Anda untuk menuliskan biaya operasional melebihi dana riil yang Anda butuhkan karena itu termasuk dusta dan korupsi.

2. Perintah bendahara itu tidak boleh ditaati karena itu perintah yang bertentangan dengan agama.

3. Anda bisa melaporkan hal ini kepada atasan Anda untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

4. Bila ternyata atasan Saudara juga tidak bisa memberi solusi, dan Anda tidak bisa mengubah kenyataan, maka Anda harus mengembalikan selisih dana tersebut. Atau, jika sekiranya memungkinkan, Anda bisa mencari jalan tengah dengan menggunakan selisih dana tersebut pada pembiayaan tugas Anda yang tidak dianggarkan.

5. Bila solusi di atas juga tidak bisa ditempuh, Anda bisa salurkan dana tersebut untuk kepentingan umat atau masyarakat umum, dengan niat “berlepas diri dari harta haram”.

Semoga Allah memudahkan urusan Anda dan memberkahi hasil pekerjaan Anda.

Wassalamu ‘alaikum.

Dijawab oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A. (Dewan Pembina Senior Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ‘alaikum. Kepada pengasuh, saya mau tanya tentang hukum gadai sawah. Di kampung saya, banyak orang menggadaikan sawahnya dengan uang yang bervariasi, mulai dari 2 jutaan sampai puluhan juta. Terus, yang kerja sawahnya, si pemilik sawah juga, dan hasilnya nanti dibagi sama yang punya uang. Hal ini sudah menjadi budaya di masyarakat. Di satu sisi, petani tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan dana segar karena harta yang bisa dijadikan jaminan cuma sawah. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum bagi si penggadai dan yang menerima gadai tersebut? Trims.

A. Pagaralam (**click@***.com)

Jawaban:

Satu kaidah baku dalam masalah ini adalah “Semua bentuk utang yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba”. Dasar kaidah ini adalah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau mengatakan,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang memberikan keuntungan maka (keuntungan) itu adalah riba.”

“Keuntungan” yang dimaksud dalam riwayat di atas mencakup semua bentuk keuntungan. Bahkan, sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu,

إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله

“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya!” (H.R. Ibnu Majah; hadis ini memiliki beberapa penguat)

Dalam riwayat yang lain, dari Abdullah bin Sallam, bahwa beliau mengatakan, “Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu riba.” (H.R. Bukhari)

Kasus gadai sawah yang Anda tanyakan bisa dirinci sebagai berikut:

1. Jika uang bagi-hasil, yang diserahkan kepada pemilik piutang, itu sekaligus menjadi pelunasan utang si peminjam (dalam hal ini juga sebagai penggadai sawahnya) tanpa ada tambahan yang lain, maka sistem pembayaran semacam ini 100% diperbolehkan. Dalam transaksi ini, transaksi yang terjadi murni utang-piutang, dengan pelunasan tanpa ada tambahan.
2. Jika uang bagi-hasil yang diberikan bukan termasuk pelunasan utang, sementara sawah tidak akan diambil oleh pemberi piutang jika si pengutang tidak mampu melunasi utang, dan pemilik modal (baik pemberi piutang maupun pengutang [dalam hal ini juga merupakan penggadai sawah]) siap menanggung kerugian jika gagal panen, maka ini termasuk transaksi muzara’ah, dan transaksi semacam ini diperbolehkan.
3. Jika uang bagi-hasil yang diberikan bukan termasuk pelunasan utang, sementara sawah akan diambil oleh pemberi piutang jika si pengutang tidak mampu melunasi utangnya, dan si pengutang wajib menyetorkan bagi hasil tersebut plus uang pelunasan utang, maka bagi-hasil itu, pada hakikatnya, adalah riba, karena ada penambahan dari uang yang dipinjamkan. Ini adalah tindakan kezaliman. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dari bencana yang buruk ini.

Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ‘alaikum. Halalkah uang kelebihan beli tiket, jika seseorang didanai dengan pesawat Garuda tapi dia naik Lion? Mohon diberikan hadis atau ayat Alquran yang menguatkan hal tersebut. Terima kasih.

Roseli Theis (raca**@***.co.uk)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah. Tidak halal. Uang negara adalah uang amanah. Anda hanya boleh memakai sekadarnya.

Dijawab oleh Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Jika ternyata semua bank masih dikategorikan haram, lalu apabila memang kita sangat membutuhkan pinjaman, maka menurut Islam yang paling aman kita ajukan ke mana?

Irawati (ulya**@***.com)

Jawaban:

Wa’alaikumussaalam.

Saudarai Irawati, untuk memenuhi pembiayaian, banyak alternatif yang dapat ditempuh:

1. Jual aset. Dari situ, hasil penjualan, maka bisa digunakan membiayai kebutuhan.
2. Pinjam dari saudara atau teman, yang tentunya tanpa bunga atau denda (tanpa ada agunan).
3. Sama dengan opsi kedua, namun dengan tambahan agunan, untuk meyakinkan pihak pemberi piutang tentang keseriusan Saudari dalam melunasi utang.
4. Beli barang dengan pembayaran terutang, dengan tanpa bunga, penalti, atau denda bila telat bayar.
5. Bersabar; perlu ditekankan: hendaknya Saudari membedakaan antara kebutuhan yang didasari oleh kepuasan, gengsi, atau mengikuti tren dengan kebutuhan yang benar-benar kebutuhan (primer). Sering kali, kita menganggap suatu kebutuhan sebagai kebutuhan mendesak, padahal tidak demikian.

Wassalamu ‘alaikum.

Dijawab oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A. (Dewan Pembina Senior Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu ‘alaikum. Sekarang ini, banyak sekali “koperasi simpan pinjam” atau pegadaian yang menerapkan bunga pada pembayarannya. Yang mau saya tanyakan, apakah hasil dari itu halal? Seumpama haram/dilarang oleh agama, bagaimana cara mensucikan harta hasil dari transaksi tersebut?

Nico Hermawan (**cokelat@***.com)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam.

Saudara Nico Hermawan, semoga Allah ta’ala merahmati Saudara dan memberkati keluarga dan usaha Saudara.

Simpan-pinjam yang banyak beredar di masyarakat, dalam syariat dikategorikan ke dalam akad utang-piutang. Dengan demikian, keuntungan atau pertambahan apa saja yang didapatkan oleh kreditur (pemberi piutang) adalah riba, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”

Untuk membersihkannnya, Saudara cukup memungut pokok simpanan Saudara, tanpa ada lebih atau kurang sedikit pun. Hal ini berdasarkan ayat 279, surat Al-Baqarah (yang artinya), “BIla kalian telah bertobat maka pungutlah pokok harta piutangmu, sehingga kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.”

Adapun bila bunga telah terlanjur ditambahkan pada rekening atau tabungan Saudara, maka bunga tersebut dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan sosial, semisal disalurkan ke fakir miskin, yatim piatu yang membutuhkan, untuk pembangunan jalan, sekolah islam, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.

Namun, ingat: ketika menyalurkan dana tersebut hendaknya tidak dalam rangka bersedekah, tetapi dalam rangka melepasakan diri dari/membuang harta haram, sehingga tidak ada niatan mengharapkan pahala dari penyaluran tersebut, selain pahala berlepas diri dari harta haram.

Wassalamu ‘alaikum.

Dijawab oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A. (Dewan Pembina Senior Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Mohon penjelasannya untuk masalah nazar yang sudah diucapkan tapi, setelah terkabul, (orang yang bernazar, red.) lupa apa yang telah dinazarkan.
1. Saya pernah bernazar, tapi saya lupa. Yang jelas, intinya, jika diterima kerja maka 10% dari penghasilan akan saya sedekahkan. Nah, sedekahkan untuk apa atau ke siapa, saya lupa. Jadi, selama ini hanya sedekah kasih ke orang lain yang membutuhkan, ke masjid, atau ke lembaga sosial. Apakah ini menyimpang dari nazar yang saya ucapkan karena tidak tahu pasti sedekahnya untuk apa dan siapa?
2. Nah, sekarang, penghasilan saya secara matematika tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Apakah boleh (nazar tersebut, red.) dibatalkan sampai penghasilan saya cukup, karena sekarang pengeluaran sudah ditambah lagi dengan cicilan rumah/tempat tinggal?
3. Apakah nazar itu boleh diundur waktunya atau tidak, karena biasanya setiap setelah mendapatkan gaji, saya sisihkan langsung 10%-nya? Tapi untuk bulan ini, banyak yang harus ditutupi sehingga tidaklah cukup.
4. Jika 10%-nya itu saya sisihkan dengan cara meminjam uang pada orang lain, apakah itu boleh?

Mohon penjelasannya. Terima kasih.

NN (**@gmail.com)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Nazar adalah janji beribadah untuk Allah, dan bila telah diucapkan maka wajib dipenuhi. Namun, perlu diketahui:
1. Membuat nazar adalah amalan yang dibenci karena dengan bernazar, Anda hanya membuktikan bahwa Anda pelit kepada Allah. Betapa tidak, Anda seakan barter dengan Allah; Anda menjadikan sedekah Anda sebagai imbalan atas terkabulnya doa/harapan Anda. Karena itu, dahulu, Nabi melarang umatnya bernazar, dengan alasan, nazar itu tidak mendekatkan yang jauh dan juga tidak menjauhkan yang dekat. Yang terjadi, nazar itu bertepatan dengan takdir Allah. Betapa banyak orang bernazar, dengan harapan agar doanya dikabulkan, namun ternyata tidak dikabulkan oleh Allah.
2. Bila sudah terlanjur bernazar maka nazar itu wajib dipenuhi. Bila nazar tersebut tidak dipenuhi maka orang yang bernazar wajib membayar kafarat berupa memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, bisa diganti dengan puasa tiga hari.
3. Saya sarankan, Anda membayar kafarat saja, dan lain kali tidak usah bernazar; cukup berdoa memohon kepada allah.

Wallahu a’alam bish-shawab.

Dijawab oleh Ustadz Dr. Arifin Baderi, M.A. (Dewan Pembina Senior Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Saya mau bertanya, Ustadz. Kami mempunyai banyak utang, mungkin hampir 100 juta, karena setiap kami mau usaha, kami berutang, tetapi usaha tidak ada yang jalan. Sekarang, suami tidak punya penghasilan tetap. Waktu saya buka internet, saya membaca ada pesugihan Al-Fatihah. Di situ dijelaskan: kalau beramal 1.000.000 maka akan mendapat sampai 500 juta, dalam tempo 3 hari. Di situ juga menggunakan ayat-ayat dan sumpah menggunakan nama Allah. Apakah dosa jika saya mempercayai dan melakukannya? Saya ingin sekali hidup tenang tanpa beban utang yang begitu menjerat. Mohon solusinya!

NN (**@***.com)

Jawaban:

Cerita yang Ibu sampaikan itu bukan solusi. Itu justru akan menjadi beban berat bagi kehidupan Ibu, dunia-akhirat. Buang jauh-jauh angan “punya uang banyak” yang sifatnya instan. Jika semua orang bisa melakukan hal semacam ini, pemerintah dan masyarakat tidak perlu susah payah mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, ketika kita terlilit utang,

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك

(Allahummak fini bihalalika ‘an haramika, waghnini bifadhlika ‘amman siwaka).

Artinya, “Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain, selain diri-Mu.”

Keutamaan doa tersebut:
Dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajariku sebuah doa. Andaikan aku memiliki utang (emas) sebesar Gunung Tsabir, Allah pasti akan memudahkanku untuk melunasinya.”

Kemudian, beliau membaca doa di atas. (HR. Turmudzi; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Jika orang tua sudah memberi rumah kepada anaknya lalu sertifikat dibuat atas nama anaknya. Kemudian, karena suatu hal, orang tua merasa diusir oleh anaknya itu, lantas orang tua tersebut meminta kembali rumah yang sudah diberikannya tadi, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Sebelumnya, kami nasihatkan agar kita memuliakan orang tua yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh kita saat masih kecil hingga dewasa. Hendaklah kita memahami dan merenungi firman-firman Allah yang berkenaan dengan bakti kepada orang tua.

Adapun permasalahan sebagaimana pertanyaan tersebut di atas, jawaban kami:

Mengambil kembali hibah atau sedekah yang telah diberikan, hukumnya tidak boleh, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, maka yang demikian itu boleh ditarik kembali.

عَنْ تبْنِ عَبَّ سٍ وَا بْنِ عُمَرَ يَرْ فَعَا نِ الْحَدِ يثَ الَى النَّبِيِّ قَال لاَ يَحِلُّ لِلرَّ جُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يرْخِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَ الِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَه

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya menaikkan hadis kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda, “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah; no. 2377; dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani)

Dengan hadis ini, jelaslah bahwa orang tua tersebut boleh menarik kembali pemberiannya.

Sumber: Majalah As-Sunnah, edisi 3, tahun IX, 1426 H/2005 M. Disertai penyuntingan bahasa oleh redaksi www.KonsultasiSyariah.com.
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalaamu ‘alaikum. Ustadz, ada seorang ustadz di sini yang bilang bahwa koperasi simpan-pinjam itu boleh. Katanya, ada fatwa ulama (saya belum tanya siapa ulamanya) yang berfatwa: ada wajib zakat dan ada wajib infak. Jika ada suatu badan usaha, seperti koperasi, yang anggotanya meminjam uang maka dia wajib infak 2,5 persen, dan itu bukan termasuk riba. Di tempat saya, banyak yang ikut koperasi simpan-pinjam karena ucapan Ustadz tersebut. Tapi, saya tetap berkeyakinan bahwa itu adalah riba. Bagaimana tentang hal tersebut?

Tedi Permana (teddy***@****.co.id)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Bismillah.

Pertama: Kaidah baku dalam memahami riba adalah perkataan Fudhalah bin Ubaid radhiallahu ‘anhu, yang mengatakan,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap piutang yang memberikan keuntungan maka (keuntungan) itu adalah riba.”

Demikiaan juga keterangan Abdullah bin Sallam. Beliau mengatakan, “Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi itu memberikan fasilitas layanan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak maka janganlah menerimanya, karena itu riba.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan keterangan di atas maka apa pun bentuk kelebihan yang diberikan oleh orang yang berutang karena konsekuensi utangnya maka statusnya adalah riba, baik yang menerima itu adalah pihak perorangan atau organisasi, semacam koperasi.

Yang kami maksud dengan “konsekuensi utang” adalah semua sebab yang mengakibatkan kreditor memberikan kelebihan–apa pun bentuknya–kepada debitor, baik disepakati di awal atau hanya sebatas karena perasaan “tidak enak” kepada yang mengutangi. Artinya, andai bukan karena adanya utang tersebut, dia tidak akan memberikan apa pun kepada debitor.

Kedua: Kewajiban harta yang Allah bebankan kepada hamba-Nya hanya satu: zakat.

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwahi ahli kitab, beliau berpesan untuk mengajarkan semua syarat sehingga seseorang bisa disebut muslim. Salah satunya: “… Sesungguhnya, Allah mewajibkan zakat terhadap harta mereka ….” (HR. Bukhari, Abu Daud, Turmudzi, dan lain-lain).

Andaikan ada kewajiban harta yang lainnya dalam Islam, tentu akan dipesankan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Mu’adz. Karena itu, tidak ada yang namanya “kewajiban infak” 2,5%. Jika itu ditetapkan maka itu bukan kewajiban syariat, tetapi kewajiban iuran bagi setiap anggota koperasi yang meminjam uang. Jika demikian, berarti kewajiban infak yang dibebankan kepada peminjam, pada hakikatnya, adalah riba.

Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits, (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).
Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Shahihkah hadits:

Maa min muslimin yuqridhu musliman qardhan marrataini illa kaana kashadaqatin marratan (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban).

Tsalaatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah, wa ath-thalaaq wa ar-ruj’ah (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi serta al-Hakim)

Jawaban:

Hadits pertama yang saudara tanyakan adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah yang agak panjang dan diakhiri dengan lafazh:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidak ada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali akan (bernilai) seperti sedekah sekali.”

Hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab Shahihut Targhib wa at-Tarhib, no. 901 dan Irwa’ al-Ghalil, no. 1398.

Hadits yang kedua, dengan lafazh:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

“Ada tiga perkara seriusnya adalah sungguhan dan gurauannya juga adalah sungguhan, yaitu nikah, talak, dan ruju’.”

Hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’, no. 3027 dan 5338.

Sumber: Majalah As-Sunnah No. 12/Thn. XIII/Rabiul Awwal 1431 H/Maret 2010 M
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com

Apa hukum syariat yang lurus ini tentang jual beli saham perusahaan, misalnya perusahaan angkutan umum, perusahaan semen Qasim, perusahaan ikan As-Saudiah dan perusahaan-perusahaan lainnya yang telah dibuka oleh negara guna kemanfaatan bangsa dan rakyat? Dan apa hukumnya memperjualbelikan saham-saham tersebut secara kontan? Dan bila dibolehkan, maka apa hukumnya memperjualbelikannya dengan cara kredit, misalnya seseorang ingin membeli seribu (1.000) lembar saham dengan harga SR 160.000,- (seratus enam puluh ribu reyal), dan ia membayar SR 100.000,- secara kontan, sedangkan sisanya, yaitu SR 60.000,- (enam puluh ribu reyal) akan dibayar dengan cicilan setiap bulan, selama satu tahun, apakah transaksi ini dibolehkan?

Jawaban:

Bila saham-saham tersebut tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan atau kebanyakannya, akan tetapi mewakili aset berupa tanah, atau kendaraan atau properti dan yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk memperjualbelikannya, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang dengan sekali pembayaran atau dicicil dalam beberapa pembayaran, hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkan jual beli.

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah 13/321, fatwa no. 5149).

Pertanyaan:

Tidak asing lagi bagi Anda, bahwa umat Islam pada masa sekarang ini telah banyak tergoda oleh harta kekayaan, terutama di negeri ini -semoga Allah senantiasa menjaganya dari segala petaka- dimana perusahaan-perusahaan umum/publik yang menjual sahamnya telah banyak. Demikian juga, orang yang ikut andil menanamkan modal padanya banyak pula. Dan kebanyakan mereka tidak mengetahui, apakah menanamkan modal padanya haram atau halal. Oleh karenanya, kami mohon fatwa dari Anda, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sedikit memberikan info, bahwa perusahaan-perusahaan ini ada yang bergerak dalam bidang produksi, layanan umum, perniagaan, misalnya: perusahaan transportasi, atau perusahaan semen dan lainnya. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan tersebut menyimpan hasil keuntungannya di bank-bank, dan mereka mendapatkan bunga darinya, dan bunga tersebut dianggap sebagai bagian dari keuntungan, yang kemudian pada gilirannya mereka membaginya kepada para nasabah (pemilik saham). Kami mengalami kebingungan dalam hal ini, karenanya kami mengharapkan fatwa dari Anda. Semoga Allah membalas jasa Anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Pertama: Menabungkan uang di bank dengan bunga adalah haram hukumnya.

Kedua: Perusahaan-perusahaan yang menabungkan uangnya di bank dengan bunga, tidak dibolehkan bagi orang yang mengetahuinya untuk ikut andil menanam saham padanya.

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 13/409, fatwa no. 7074).

Pertanyaan:

Apakah boleh ikut serta menanam modal pada perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang menjual sahamnya secara terbuka ke masyarakat, sedangkan kami merasa curiga bahwa perusahaan-perusahaan atau badan usaha-badan usaha tersebut melakukan praktik riba dalam berbagai transaksinya, sedangkan kami belum mampu untuk membuktikannya? Perlu diketahui, bahwa kami juga tidak mampu untuk membuktikannya, kami hanya mendengar hal itu dari pembicaraan orang lain.

Jawaban:

Perusahaan atau badan usaha yang tidak menjalankan praktik riba, tidak juga hal haram lainnya, boleh untuk ikut serta menanamkan saham padanya. Adapun perusahaan yang menjalankan praktik riba atau suatu transaksi haram lainnya, maka haram untuk ikut andil menanam saham padanya. Dan bila seorang muslim meragukan perihal suatu perusahaan, maka yang lebih selamat ialah dengan tidak ikut menanam saham padanya, sebagai penerapan terhadap hadits berikut,

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkanlah suatu yang meragukanmu menuju kepada hal yang tidak meragukanmu”.( Hadits shahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasa’i, At-Tirmidzy, dan lain-lain). Dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hadits lainnya,

من اتقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

“Barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya.”( HR. Al-Bukhary dan Muslim).

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah 14/310, fatwa no. 6823).

Pertanyaan:

Apa hukumnya menanam saham di perusahaan dan bank? Dan apakah boleh bagi seorang penanam modal pada suatu perusahaan atau bank untuk menjual saham miliknya seusai ia menanamkannya di kantor-kantor penjualan dan pembelian saham, yang amat dimungkinkan harga jualnya melebihi harga saham pada saat ia menanamkannya? Dan apa hukum keuntungan yang didapat oleh pemegang saham pada setiap tahun dari keseluruhan saham yang ia miliki?

Jawaban:

Menanamkan modal di bank atau perusahaan yang bertransaksi dengan cara riba tidak boleh, dan bila penanam modal hendak melepaskan dirinya dari keikutsertaannya dalam perusahaan riba tersebut, maka hendaknya ia melelang sahamnya dengan harga yang berlaku di pasar modal, kemudian dari hasil penjualannya ia hanya mengambil modal asalnya, sedangkan sisanya ia infakkan di berbagai jalan kebaikan. Tidak halal baginya untuk mengambil sedikitpun dari bunga atau keuntungan sahamnya.

Adapun menanamkan modal di perusahaan yang tidak menjalankan transaksi riba, maka keuntungan yang ia peroleh adalah halal.

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 13/508, fatwa no. 8996).

Fatwa al-Majma’ al-Fiqhy al-Islamy (Badan Fiqih Islam) di bawah Organisasi Rabithah Alam Islami.

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, yaitu pemimpin kita sekaligus nabi kita Muhammad, dan kepada keluarga, dan sahabatnya.

Amma ba’du:

Sesungguhnya anggota rapat Al-Majma’ al-Fiqhy di bawah Rabithah Alam Islami pada rapatnya ke-14, yang diadakan di kota Makah al-Mukarramah, dan dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Sya’ban 1415 H yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1995 M, telah membahas permasalahan ini (jual beli saham perusahaan-pen) dan kemudian menghasilkan keputusan berikut:

1. Karena hukum dasar dalam perniagaan adalam halal dan mubah, maka mendirikan suatu perusahaan publik yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan menurut syariat.
2. Tidak diperselisihkan akan keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba, atau memproduksi barang-barang haram, atau memperdagangkannya.
3. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan atau badan usaha yang pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan ia (pembeli) mengetahui akan hal itu.
4. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu dikemudian hari ia mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut.

Keharaman membeli saham perusahaan tersebut telah jelas, berdasarkan keumuman dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah yang mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan, membeli saham perusahaan yang menjalankan transaksi riba sedangkan pembelinya telah mengetahui akan hal itu, berarti pembeli telah ikut andil dalam transaksi riba. Yang demikian itu karena saham merupakan bagian dari modal perusahaan, sehingga pemiliknya ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan. Sehingga seluruh harta yang dipiutangkan oleh perusahaan dengan mewajibkan bunga atau yang harta dihutang oleh perusahaan dengan ketentuan membayar bunga, maka pemilik saham telah memiliki bagian dan andil darinya. Hal ini disebabkan orang-orang (pelaksana perusahaan-pen) yang menghutangkan atau menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah perwakilan dari pemilik saham, dan mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan hukumnya tidak boleh.

Semoga shalawat dan salam yang berlimpah senantiasa dikaruniakan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta Alam (Kumpulan Keputusan-keputusan Al-Majma’ al-Fiqhy al-Islamy, yang bermarkaskan di kota Makkah Al Mukarramah, hal. 297, rapat ke-14, keputusan no. 4).

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri
Artikel: www.PengusahaMuslim.com
Dipublikasikan oleh: KonsultasiSyariah.com

Apakah boleh dalam pembelian atau penjualan menggunakan cek yang dapat dicairkan di salah satu bank? Perlu diketahui bahwa nominasi yang tertera dalam cek benar-benar dapat dicairkan dengan utuh di bank yang dimaksud, terlebih-lebih ia (pembeli) tidak dapat membawa uang tunai tatkala ia hendak membeli, tidak juga penjual dapat menerimanya dari pembeli bila ia membeli beberapa jumlah emas batangan, terlebih-lebih kadangkala jumlah uangnya mencapai jutaan reyal, sehingga bila ia membawanya, ia khawatir akan keselamatan diri atau uangnya.

Jawaban:

Tidak mengapa hal yang demikian, karena jual-beli dengan cek, hukumnya sama dengan menerima uang kontan, bila cek tersebut telah disahkan oleh pihak bank.

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 13/493, fatwa no. 9564).

Adapun selain keenam komoditi tersebut, maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah dapat diberlakukan padanya hukum riba perniagaan sebagaimana halnya keenam komoditi di atas atau tidak.

Para ulama ahlu zhahir (Ibnu Hazem dan lainnya) berpendapat, bahwa hukum riba perniagaan hanya berlaku pada keenam komoditi yang disebutkan pada hadits di atas, adapun selainnya, maka tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Berdasarkan ini, mereka berpendapat bahwa selain keenam komoditi tersebut boleh untuk dibarterkan dengan cara apapun, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang, dengan melebihkan salah satu barang dalam hal timbangan atau dengan timbangan yang sama (baca al-Muhalla oleh Ibnu Hazem, 8/468).

Adapun jumhur ulama, di antaranya ulama keempat madzhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan berlaku pula pada komoditi lain yang semakna dengan keenam komoditi tersebut.

Walau demikian, mereka berbeda pendapat tentang makna penyatu antara keenam komoditi tersebut dengan komoditi lainnya:

Pendapat Pertama: Makna (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah karena keduanya ditimbang, sedangkan alasan pada keempat komoditi lainnya ialah karena ditakar. Dengan demikian, setiap komoditi yang diperjual belikan dengan di timbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat ini merupakan madzhab ulama Hanafi dan Hambaly (baca al-Mabsuth oleh as-Sarakhsi, 12/113 dan Bada’ius Shanaa’i oleh al-Kasany 4/401, al-Mugjhny oleh Ibnu Qudamah).

Pendapat Kedua: Alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak ialah karena keduanya adalah alat untuk berjual-beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Dengan demikian, setiap yang menjadi alat untuk berjual-beli, baik itu terbuat dari emas dan perak atau selainnya, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Demikian juga halnya setiap makanan pokok yang dapat disimpan, seperti beras, jagung, sagu dan lainnya berlaku padanya hukum riba perniagaan, dengan dasar qiyas kepada keenam komoditi yang disebutkan dalam hadits di atas. Ini adalah pendapat ulama madzhab Maliki (baca al-Muqaddimat al-Mumahhidaat, 2/13 dan Bidayatul Mujtahid, 7/182-183).

Pendapat Ketiga: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak, karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena kempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Dengan demikian, setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau tidak. Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi’i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal (baca al-Bayan oleh al-Umraany 5/163-164, Raudhatut Thalibin oleh an-Nawawi 3/98, Mughnil Muhtaj oleh as-Syarbini 2/22, al-Mughny oleh Ibnu Qudamah 6/56, dan al-Inshaf oleh al-Murdawi 12/15-16).

Pendapat Keempat: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak, karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena kempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dengan demikian, bahan makanan yang diperjualbelikan dengan cara dihitung tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Dan ini merupakan pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (baca al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 6/56, asy-Syarhul Kabir oleh Abul Faraj Ibnu Qudamah 12/12, dan al-Fatawa al-Kubra 5/391).

Pendapat Kelima: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak, karena keduanya adalah emas dan perak (alasan atau ‘illah semacam ini dinamakan dalam ilmu ushul fiqih dengan ‘illah qashirah, yaitu suatu makna yang hanya ada pada hal yang disebutkan dalam dalil saja, atau yang diistilahkan dalam pembahasan qiyas dengan sebutan al-Aslu), baik sebagai alat untuk jual beli (dengan demikian di-qiyas-kan dengan keduanya setiap alat jual beli yang dikenal luas oleh umat manusia, dan pada zaman sekarang, uang kertas dan logam merupakan pengganti dinar dan dirham, sehingga berlaku padanya hukum uang dinar dan dirham) atau tidak, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena kempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin (baca asy-Syarhul Mumti’, 8/390).

Kelima pendapat di atas memiliki alasan dan dalilnya masing-masing, dan para ulama ahli fiqih telah membahasnya dengan panjang lebar, lengkap dengan diskusi ilmiyyah yang telah mereka abadikan dalam karya-kaya mereka. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya tidak akan menyebutkan dalil masing-masng pendapat. Akan tetapi, saya hanya akan menyebutkan dalil pendapat yang saya anggap paling kuat, yaitu pendapat kelima.

Adapun dalil bahwa alasan berlakunya hukum riba perniagaan pada emas dan perak yaitu karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat jual beli atau tidak, adalah hadits berikut:

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنَّبي صلّى الله عليه و سلّم فقال: لا تباع حتى تفصل.
وفي رواية: ثم قال لهم رسول الله للنَّبي صلّى الله عليه و سلّم (الذهب بالذهب وزنا بوزن) رواه مسلم

Dari Fudhalah bin Ubaid radhiallahu ‘anhu ia mengisahkan, “Pada saat peperangan Khaibar, aku membeli kalung seharga dua belas dinar, padanya terdapat emas dan permata, kemudian aku pisahkan, ternyata aku berhasil mengumpulkan lebih dari dua belas dinar, maka aku sampaikan kejadian itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, ‘Kalung tersebut tidak boleh diperjualbelikan, hingga dipisah-pisahkan.’

Pada riwayat lain disebutkan: “Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para sahabatnya, ‘Emas dengan emas harus sama dalam timbangannya.’” (HR. Muslim).

Pada kisah ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan hukum riba perniagaan pada penjualan emas yang ada pada kalung tersebut, padahal kalung adalah perhiasaan dan bukan alat untuk jual beli.

Pemahaman ini lebih dikuatkan oleh hadits,

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو إزداد فقد أربى. (رواه النَّسائي والطَّحاوي والدَّارقطني والبيهقي وصححه الألباني)

“Dari sahabat ‘Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu, ia menuturkan: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas, baik berupa batangan atau berupa mata uang dinar melainkan dengan cara sama timbangannya, dan perak dengan perak, baik berupa batangan atau telah menjadi mata uang dirham melainkan dengan cara sama timbangannya. Dan beliau juga menyebutkan perihal penjualan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam dengan cara takarannya sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. An-Nasa’i, ath-Thahawi, ad-Daraquthny, al-Baihaqy dan dishahihkan oleh al-Albany).

Adapun dalil bahwa alasan berlakunya hukum riba perniagaan pada keempat komoditi lainnya yaitu karena sebagai bahan makanan yang ditimbang atau ditakar adalah penggabungan antara berbagai dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini, di antaranya hadits ‘Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu di atas dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini,

الطعام بالطعام مثلا بمثل. رواه مسلم

“Bahan makanan (dijual) dengan bahan makanan, harus sama dengan sama.” (HR. Muslim).

Dan juga sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini,

لذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran / timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. Muslim).

Dengan menggabungkan beberapa dalil di atas dan juga dalil-dalil lainnya yang tidak disebutkan disini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan keempat komoditi tersebut sebagai bahan makanan yang ditakar atau ditimbang merupakan alasan berlakunya hukum riba perniagaan padanya. Dengan demikian, setiap bahan makanan yang diperjualbelikan dengan cara ditimbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Wallahu a’lam bish-shawab (bagi yang ingin mengetahui keterangan ulama tentang permasalahan lebih lanjut, silahkan merujuk kitab-kitab fiqih pada setiap madzhab).

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. –hafizhahullah-
Artikel: www.pengusahamuslim.com
Dipublikasikan oleh: KonsultasiSyariah.com

Kami sekelompok imigran muslim yang berasal dari Maroko, tinggal di Jerman, dan kami memiliki satu tempat yang kami sewa untuk menjalankan shalat berjama’ah setiap saat, shalat Jum’at, dan hari raya. Dan karena banyaknya orang yang shalat di sana –alhamdulillah- pemerintah Jerman melarang kami untuk shalat di sana, dengan alasan tempat tersebut sempit dan tidak cocok. Dan sekarang kami merencanakan untuk membeli suatu tempat yang luas di luar kota, dan pemerintah Jerman telah memberikan izin kepada kami untuk membelinya. Harga tempat tersebut adalah 3,5 juta Mark, dan kami sekarang baru memiliki dana 1,5 juta Mark. Apakah boleh bagi kami untuk berhutang kekurangan dana tersebut dari bank dengan membayar bunga, agar dapat membeli tempat tersebut, dan apakah keadaan ini tergolong ke dalam darurat (dharurat)? Dan bila telah terlanjur dibeli dengan uang riba, bolehkan kita shalat di dalamnya, hingga didapatkan tempat lain untuk shalat di negeri ini? Mohon jawabannya, semoga Allah membalas kebaikan Anda semua.

Jawaban:

Tidak boleh bagi kalian untuk berhutang dengan bunga/riba, karena Allah telah mengharamkan riba, dan memberikan ancaman yang keras kepada pelaku riba. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknati orang yang memakan riba, yang memberikannya, kedua saksinya dan penulisnya, dan riba tidak dibolehkan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kalian untuk membeli tempat tersebut kecuali bila kalian memiliki kemampuan finansial untuk membelinya tanpa harus berhutang dengan riba.

Dan shalatlah sesuai dengan kemampuan kalian, baik dengan satu jama’ah atau dengan terbagi-bagi menjadi beberapa jama’ah di tempat yang berbeda-beda.

Wabillahit taufiq, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
(Majmu’ Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah, 13/295, fatwa no. 20002).

Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A
Artikel: www.PengusahaMuslim.com
Dipublikasikan oleh: KonsultasiSyariah.com

Apakah hukum menunda-nunda pembayaran hutang orang yang mampu? Mohon penjelasan rinci.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk menunda-nunda hutang, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar apa yang wajib dia tunaikan. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang ditegaskan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda:

“Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman; dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya.”

Wabillahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan para Sahabatnya.

Sumber: Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pustaka Imam Syafii, 1424 H – 2004 M

Dipublikasikan oleh: KonsultasiSyariah.com